Kasus Kebocoran Data Terbesar dan Siapa yang Harus Bertanggung Jawab PINOQQ Lounge – Selain Indonesia, kasus serupa juga sering terjadi di banyak negara luar, salah satunya Amerika Serikat.
Equifax
Equifax, salah satu biro kredit terbesar di AS, pada September 2017 silam menyebut bahwa kerentanan aplikasi pada salah satu situs mereka menyebabkan kebocoran data yang mengekspos sekitar 147,9 juta konsumen. Pelanggaran itu mengungkap banyak informasi pribadi seperti nomor jaminan sosial, tanggal lahir, alamat dan nomor SIM.
BACA JUGA : Kasus Kebocoran Data Terbesar dan Siapa yang Harus Bertanggung Jawab
Heartland Payment Systems
Sebagai tindak lanjut dari masalah tersebut, CEO Heartland – Robert Carr meluncurkan teknologi enkripsi end-to-end sebagai solusi pencegahan aksi cyber crime serupa. Selain itu, pada tahun 2015, Heartland mengumumkan jaminan pelanggaran baru bagi penggunanya. Program jaminan tersebut akan mengganti biaya yang timbul dari pelanggaran data yang melibatkan sistem pemrosesan pembayaran kartu kredit Heartland Secure.
Kasus Kebocoran Data Terbesar dan Siapa yang Harus Bertanggung Jawab
JPMorgan Chase
Tidak hanya sistem jaringan JPMorgan Chase, peretas juga berhasil mengakses enam bank lain.
Setelah itu, investigasi untuk kasus tersebut dilakukan oleh tim keamanan internal JPMorgan Chase, FBI, NSA dan beberapa firmasi investigasi forensik digital seperti CrowdStrike dan FireEye.
Tricare
Pelanggaran itu diumumkan oleh Science Applications Internation Corporation (SAIC) yang kala itu bertugas mengawasi keamanan data Tricare. Tidak melalui peretasan, data yang berada dalam kaset dicuri dari mobil salah satu kontraktor.
US Voters
Pada akhir tahun 2015, Vickery – peneliti sekaligus spesialis keamanan komputer asal menemukan database berisi informasi pribadi dari 191 juta pemilih Amerika Serikat. Dalam database tersebut, berisi informasi seperti alamat, nama, tanggal lahir, afiliasi partai, email dan banyak lagi. Semua merupakan voter atau pemilih yang terdaftar di 50 negara bagian.
Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus kebocoran data?
Kerangka hukum terkait pelanggaran data saat ini tidak terlalu jelas atau mendetail.
Namun, sebagian besar hukum internasional yang mengatur soal privasi data dan pelanggaran serupa seperti APPI (Jepang) dan GDPR (Uni Eropa) sepakat bahwa perusahaan terkait harus mengambil langkah serius dalam menjaga data konsumen dan memberi tahu konsumen apabila ada kebocoran data.
Demikian tadi ulasan mengenai beberapa kasus kebocoran data tersebut dan sejauh apa pihak terkait mengambil tindak lanjut.